"Saya sangat kecewa dengan pola pemanfaatan dana desa yang seperti ini, dari awal dana desa direncanakan untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, kenapa belakangan Menteri mengubah Permendes sehingga bisa digunakan untuk kegiatan/proyek lainnya," sergah Estu.

 

 

Srikandi parlemen yang dikenal kritis ini menilai, sebagaimana Nawacita Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa cita-cita awal dana desa itu untuk pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa. 

 

 

"Dana desa dipergunakan untuk BUMDes saya nilai sangat tidak tepat sasaran, karena kemungkinan terjadinya penyelewengan sangat besar dan hanya orang-orang tertentu saja yang menikmati bukan masyarakat luas," tandas Estu.

 

 

Politisi PDI-P ini bahkan menjelaskan bahwa BUMDes sudah ada anggaran dan program tersendiri di Kementerian PDT, karenanya dirinya tegas mempertanyakan kenapa aparat desa masih saja menggunakan dana desa untuk BUMDes dengan nilai mencapai 60 persen dari alokasi anggaran.

 

 

"Ini gak benar, kalau terjadi seperti ini lalu di kemudian hari ada penyelewengan maka tidak sedikit Kepala Desa yang terseret dalam kasus korupsi dana desa," tegas Estu mengingatkan. 

 

 

Karenanya Ia mengharapkan pemerintah harus lebih fokus melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk yang lebih jelas terkait pola pemanfaatan dana desa, sehingga aparat desa tidak menggunakan dana desa untuk kepentingan kelompok tertentu tapi mengedepankan masyarakat luas, demikian Estu. (oji) Foto: Naefuroji/od.